Komisi XI DPR Apresiasi Konsultasi LPS Terkait Pembidangan

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, mengapresiasi laporan kinerja awal yang disampaikan oleh pimpinan dan jajaran Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Rapat Kerja di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Hekal menegaskan pentingnya menjaga tata kelola dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Ia menyoroti adanya perubahan pembidangan tugas di internal Dewan Komisioner LPS sebagaimana tercantum dalam laporan tersebut, dan menekankan bahwa setiap perubahan tersebut harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR sesuai amanat undang-undang. Hekal juga menjelaskan bahwa pembagian dan perubahan pembidangan tugas di LPS harus diatur melalui peraturan Dewan Komisioner setelah melalui konsultasi dengan DPR, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang LPS.

Selain itu, Hekal juga menyoroti bahwa status laporan kinerja LPS masih bersifat unaudited. Menyikapi hal ini, ia menilai bahwa laporan kinerja perlu disajikan dalam bentuk yang telah diaudit, terutama dengan adanya pembahasan revisi undang-undang terkait LPS yang akan melibatkan DPR dalam aspek anggaran.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengukuran capaian kinerja, Hekal juga mengusulkan penyepakatan indikator atau parameter evaluasi yang jelas antara DPR dan LPS. Hal ini bertujuan agar capaian kinerja dapat diukur secara objektif dan terstandar, sehingga dapat memperkuat kinerja dan capaian LPS ke depan.

Source link