DPR RI Dalami Dugaan Tertahannya Pembayaran Proyek Bantuan Bencana Alor

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Anggaran Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (BAM DPR RI) yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kawendra menyarankan untuk memeriksa apakah Dana Bantuan Bencana Nasional (BNPB) masih belum dibayarkan atau sudah diterima tetapi belum disalurkan ke pelaksana di daerah. Hal ini dikarenakan sering terjadi kasus di mana dana sudah diterima namun tidak sampai ke tujuan yang semestinya.

Perwakilan dari korban pun menjelaskan detail jalannya proyek bantuan bencana yang sudah sesuai dengan kontrak, termasuk perubahan yang disepakati oleh pejabat terkait. Meskipun pekerjaan sudah dilakukan, pembayaran belum juga diterima oleh pihak yang berhak.

Sudah beberapa pertemuan dilakukan antara BNPB, pemerintah daerah, namun kendalanya terletak pada pihak pemerintah daerah yang tidak bersedia menyelesaikan masalah tersebut. Kawendra menegaskan bahwa hambatan utama berada pada tingkat pemerintah daerah saat itu.

BNPB bahkan sudah memberikan peringatan mengenai penyelesaian masalah ini, serta siap mengambil alih jika pemerintah daerah tidak bertindak, namun hingga terjadi pergantian kepala daerah, pembayaran belum juga diproses.

Informasi yang diterima juga menyebutkan bahwa anggaran proyek tersebut sudah dikembalikan ke pemerintah pusat, namun belum ada bukti resmi yang menunjukkan klaim tersebut.

Menanggapi hal ini, Kawendra menilai bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyaluran bantuan bencana masih lemah, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan tidak sesuai dengan tujuan bantuan bencana yang seharusnya.

Source link