Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, berkomitmen untuk menghadirkan gambaran yang komprehensif melalui Panja AI demi memberikan masukan yang berharga bagi komisi terkait. Dalam acara BKSAP Days di Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Banten, Husein menegaskan kesiapan BKSAP untuk memberikan perspektif dan rekomendasi sebelum pembahasan undang-undang secara resmi dimulai. Panja AI diharapkan selesai paling lambat pada masa sidang tahun depan, dengan fokus utama pada aspek etika sebagai landasan sebelum memasuki pembahasan teknis yang lebih kompleks, termasuk kewajiban transparansi terkait penggunaan teknologi AI.
Husein menyoroti pentingnya etika sebagai aturan dasar dalam pengembangan kecerdasan buatan. Setiap informasi yang dihasilkan oleh AI harus jelas teridentifikasi sebagai produk AI untuk menjaga transparansi. Pembahasan terkait kecerdasan buatan diakui sebagai isu kompleks yang memerlukan waktu, pemahaman mendalam, dan diskusi intensif dengan berbagai pihak terkait, mulai dari akademisi hingga pembuat kebijakan.
Menyadari kompleksitas pembahasan AI, Husein menyatakan bahwa diskusi ini membutuhkan waktu dan kolaborasi yang intensif. Melalui Panja AI, BKSAP berambisi untuk menghasilkan kerangka regulasi kecerdasan buatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sambil tetap memegang prinsip etika, transparansi, dan perlindungan kepentingan publik. Tantangan mengenai kecerdasan buatan memang tidak ringan, namun dengan kolaborasi yang tepat, regulasi yang sesuai dapat dihasilkan untuk memastikan penggunaan teknologi AI yang bertanggung jawab dan beretika.
