Diplomasi internasional kini tidak bisa hanya bergantung pada jalur eksekutif. Parlemen memainkan peran kunci dalam membuka dialog yang lebih fleksibel, memastikan tanggung jawab kebijakan luar negeri, dan menyelaraskan kepentingan nasional dengan aspirasi publik. Menurut Husein, pendekatan ini penting untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Conference on WTO, Parliamentary Union of the OIC (PUIC), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), dan BRICS Parliamentary Forum. BKSAP telah aktif dalam memperjuangkan resolusi penting dalam forum internasional guna mendukung solusi bagi konflik-konflik global dan menguatkan diplomasi Indonesia di berbagai tingkatan.
Selain itu, Indonesia juga aktif melalui AIPA dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Myanmar dan memperkuat ekonomi biru dan hijau. Pada tahun 2026, DPR RI akan menjadi tuan rumah AIPA Caucus untuk mengawal implementasi resolusi-regional yang telah disepakati. Selain itu, Indonesia juga menekankan peran sebagai Ketua PUIC 2025, fokus pada solidaritas dunia Islam, kerja sama kemanusiaan, dan pembangunan ekonomi antarnegara anggota.
BKSAP juga memperkuat kerja kelembagaan melalui berbagai panitia kerja, seperti Panja Open Government Parliament, Panja Organisasi Internasional, Panja Blue Economy, dan Panja Artificial Intelligence (AI). Panja AI dinilai strategis untuk mempersiapkan Indonesia dalam menghadapi tantangan global terkait tata kelola kecerdasan buatan. Diplomasi parlemen bukan hanya tentang pertemuan dan kunjungan, tetapi juga tentang membangun pengetahuan dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum global. Melalui upaya-upaya ini, semoga diplomasi parlemen dapat terus memperkuat diplomasi Indonesia di kancah global.
