Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, mendorong penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga level kementerian. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan penanganan bencana di Indonesia dapat berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif. Indonesia dikenal sebagai “supermarket bencana” karena hampir semua jenis bencana terjadi di negara ini, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan serius.
Skala kebencanaan yang melibatkan banyak daerah membutuhkan kelembagaan yang kuat dengan kewenangan penuh sebagai pemimpin utama penanganan bencana nasional. Husni menekankan perlunya koordinasi yang jelas dan cepat antara semua kementerian dan lembaga terkait dalam menangani bencana. BNPB diharapkan menjadi pemimpin utama dalam penanggulangan bencana dengan kewenangan yang diperkuat.
Penanganan bencana tidak hanya terbatas pada fase tanggap darurat, tetapi juga mencakup tahap pemulihan. Husni menegaskan pentingnya pembahasan anggaran untuk penanggulangan bencana dan perbaikan tata kelola penanganannya. Komisi VIII DPR RI akan terus menjadikan isu kebencanaan sebagai prioritas pengawasan dan memastikan negara hadir secara kuat dan terkoordinasi dalam mengatasi bencana.
