Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyoroti evaluasi kinerja Polri yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum tetapi juga pada pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Respons Polri terhadap berbagai permasalahan, termasuk kebebasan berekspresi, sangat berpengaruh terhadap citra institusi di mata publik. Perhatian terhadap isu kebebasan berekspresi menjadi salah satu fokus utama dalam evaluasi kinerja Polri tahun 2025. Komisi III mencatat adanya peningkatan tren positif dalam penanganan perkara terkait kebebasan berekspresi dalam beberapa tahun terakhir, dengan adanya kebijakan dan peraturan internal Polri yang mendukung prinsip ultimum remedium dan keadilan restoratif.
Selain itu, pendekatan pre-emptive dan preventive, melalui mekanisme seperti virtual police dan virtual alert, menjadi hal yang patut diapresiasi dalam upaya pencegahan pelanggaran hukum. Komisi III juga menekankan pentingnya konsistensi Polri dalam menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan agar reformasi kelembagaan terlihat nyata dalam praktik di lapangan. Evaluasi kinerja Polri tahun 2025 juga ditekankan sebagai momentum untuk meningkatkan profesionalisme, kepercayaan masyarakat, dan pelayanan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, Polri diharapkan semakin mampu menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan baik dan berintegritas.
