Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menyerukan pembentukan satuan tugas penegakan hukum untuk memberantas praktik mafia BBM subsidi yang masih merajalela, termasuk di Sumatera Barat. Dalam rapat bersama Direksi Pertamina, Rosiade menegaskan bahwa kenaikan kuota BBM subsidi tidak akan efektif tanpa penindakan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan. Ia menyoroti antrean panjang di Sumatera Barat meskipun kuota telah ditingkatkan, menekankan perlunya tindakan hukum yang lebih tegas.
Menurut Rosiade, masih terjadi penyalahgunaan BBM subsidi oleh kendaraan bermuatan besar dan mobil tua yang dimodifikasi, karena petugas SPBU enggan menolak akibat tekanan oknum tertentu. Ia mengkritik mafia yang memanfaatkan kesempatan ini dan menekankan perlunya satuan tugas khusus untuk menanggulangi masalah ini, melibatkan berbagai pihak terkait.
Selain mengusulkan tindakan represif terhadap pelaku penyalahgunaan, Rosiade juga menyoroti kebutuhan akan pembangunan storage BBM tambahan di Sumatera Barat untuk mengurangi kerentanan suplai jika terjadi gangguan distribusi. Ia menekankan perlunya kerjasama antara Pertamina dan pemerintah untuk menangani praktik mafia ini.
Rosiade mengakhiri pernyataannya dengan meminta manajemen Pertamina untuk bertindak tegas dalam mengeksekusi aksi pembentukan satuan tugas dan pembangunan storage baru di wilayah tersebut. Ia menunjukkan keseriusannya dalam menekan pihak terkait untuk mengatasi permasalahan yang merugikan masyarakat.
