Fraksi Gerindra DPR RI menyoroti perlunya pendekatan pengendalian inflasi yang lebih komprehensif dari sisi hulu setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penilaian ini dilakukan di tengah meningkatnya inflasi pangan daerah tersebut yang mencapai 2,90 persen year-on-year per Oktober 2025, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya dan melampaui capaian nasional. Anggota Komisi XI, Kamrussamad, menilai bahwa kenaikan harga pangan, terutama pada komoditas utama, mengharuskan pemerintah memperluas strategi intervensi.
Menurut Kamrussamad, pertumbuhan inflasi pada sektor pangan didorong oleh kenaikan harga beras, telur, dan daging ayam. Ini memerlukan antisipasi lebih lanjut karena inflasi pangan sudah melebihi batas maksimal 5 persen yang telah disetujui antara Pemerintah dan DPR. Ia juga menyoroti bahwa upaya pengendalian inflasi selama ini lebih berfokus pada intervensi hilir seperti operasi pasar, buffer stock, dan distribusi. Namun, dengan kondisi yang semakin meningkat, pergeseran strategi ke sektor hulu menjadi penting.
Komisi XI mencatat bahwa inflasi di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada Triwulan III 2025, melebihi kinerja nasional. Program pengendalian inflasi pangan, digitalisasi pembayaran, dan koordinasi TPID yang dilakukan oleh Bank Indonesia DIY dianggap sudah pada jalur yang tepat, namun perlu peningkatan untuk mengatasi tekanan inflasi pangan yang bersifat struktural.
Kamrussamad juga menekankan perlunya peningkatan koordinasi untuk memenuhi kebutuhan komoditas dalam mendukung program prioritas pemerintah pada tahun 2026. Koordinasi yang lebih intensif diharapkan dapat mengantisipasi kebutuhan untuk program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPR, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi yang cenderung meningkat.
