Abdul Wachid, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, menjelaskan bahwa sistem pembagian kuota haji yang baru diterapkan pemerintah memiliki tujuan untuk menciptakan rasa keadilan bagi semua calon jemaah haji di Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini sesuai dengan amanat undang-undang yang mengatur pemerataan masa tunggu haji di berbagai daerah. Wachid menegaskan bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat bagi calon jemaah yang telah menabung untuk perjalanan haji dalam jangka panjang, karena sekarang setiap jemaah akan mendapatkan hak yang sama berdasarkan ketentuan yang baru.
Dalam kunjungan kerja ke Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu di Kota Bogor, Jawa Barat, Wachid menyampaikan bahwa kebijakan sebelumnya yang memiliki masa tunggu haji yang bervariasi, seperti 45 tahun, 30 tahun, 25 tahun, dan 15 tahun, kini diseragamkan menjadi rata-rata 26 tahun mulai tahun pemberangkatan 2026. Meskipun demikian, perubahan sistem ini membawa konsekuensi yang berbeda di setiap daerah. Contohnya, di Kota Bogor, kuota keberangkatan jemaah haji mengalami penurunan hampir 50 persen.
Untuk mengatasi dampak perubahan ini, Wachid menekankan pentingnya sosialisasi yang menyeluruh agar masyarakat dapat memahami kebijakan yang baru. Dia meminta Kementerian Haji dan Umrah serta Kantor Bimbingan Haji dan Umrah di daerah untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai penyesuaian yang terjadi. Wachid menyarankan bahwa dengan sosialisasi yang jelas dan transparan, jemaah haji dapat lebih menerima perubahan tersebut meskipun pasti ada yang merasa berat hati karena telah menyiapkan keberangkatan tahun tersebut sebelumnya. Penjelasan yang memadai juga sangat penting terutama bagi jemaah yang batal berangkat akibat perubahan sistem. Kementerian Haji dan Umrah diharapkan memberikan pemahaman yang intensif agar tidak timbul kebingungan di masyarakat terkait kebijakan baru ini.
