Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, menegaskan bahwa Panitia Kerja (Panja) tidak perlu dibentuk untuk menyelidiki permasalahan yang sedang dihadapi PT Pertamina. Menurutnya, penegakan hukum saat ini sudah berjalan secara optimal di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Pertamina dan jajaran subholding, Kawendra mempertegas bahwa komitmen Prabowo dalam pemberantasan korupsi harus menjadi dasar untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Ia juga menekankan pentingnya pembersihan internal dan perbaikan sistem untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di Pertamina.
Kawendra menegaskan bahwa Prabowo berkomitmen untuk memberantas korupsi sebaik mungkin dan salah satu tugas utama adalah membersihkan internal serta merapikan catatan-catatan yang diperlukan. Indonesia hanya memerlukan pemerintahan yang bersih dan konsekuen, strategi yang tepat, dan manajemen yang baik untuk mencapai cita-cita kemerdekaan.
Selain itu, Kawendra mendorong Pertamina untuk menerapkan teknologi tinggi guna mengurangi potensi kecurangan dalam sistem. Dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI), potensi fraud dapat terdeteksi sejak dini sehingga mitigasi dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Kawendra optimis bahwa Pertamina memiliki orang-orang dengan semangat merah-putih yang dapat memanfaatkan tantangan saat ini sebagai peluang untuk kemajuan.