Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Mulyadi, mengungkap dugaan keberadaan mafia dalam tata kelola minyak dan gas (migas) di Indonesia. Menurutnya, praktik mafia migas sudah dicurigai sejak masa jabatannya di Komisi VII DPR periode 2009-2014. Dalam rapat kerja dengan jajaran direksi Pertamina dan Komisi VI DPR, Mulyadi menegaskan perlunya revolusi energi dalam tata kelola migas untuk membersihkan mafia yang terbukti secara internal dan eksternal.
Dalam kesempatan itu, Mulyadi juga mendukung Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, yang baru menjabat selama tiga bulan. Ia menyatakan bahwa Pertamina harus mendapat dukungan dalam membersihkan mafia di perusahaan tersebut, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan Mulyadi juga menyoroti mantan Komisaris Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang baru menyuarakan dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga setelah kasus itu diungkap oleh penegak hukum. Mulyadi bertanya mengapa Ahok tidak mengungkap dugaan korupsi tersebut ketika masih menjabat sebagai komisaris dan tetap menikmati fasilitas serta gaji dari Pertamina. Menurutnya, sikap Ahok terkesan mencari panggung politik.
Dalam pandangannya, Mulyadi menekankan bahwa semua pihak harus mendukung upaya membersihkan mafia migas di Indonesia, termasuk mendukung Pertamina dalam proses tersebut. Tindakan preventif dan tegas dianggap perlu untuk menghindari praktik korupsi yang merugikan perusahaan dan negara.
