Pemerintah berencana memberlakukan kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dari 11% menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025. Langkah ini telah menimbulkan berbagai kritik dari sejumlah politisi PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto terkait rencana kenaikan PPN tersebut. Misalnya, Ketua DPR RI dari PDIP, Puan Maharani, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kenaikan PPN tersebut dapat memperburuk kondisi kelas menengah dan pelaku usaha kecil. Sementara itu, Ganjar Pranowo, mantan calon presiden yang diusung oleh PDIP, menilai kebijakan ini akan memberatkan masyarakat.
Menyikapi hal ini, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan, menegaskan bahwa PDIP seharusnya konsisten dengan sikap yang telah diambil sebelumnya terkait kenaikan PPN. Ia mengungkapkan bahwa kenaikan tarif PPN tersebut sejalan dengan tujuan untuk memperkuat fondasi fiskal dan meningkatkan tax ratio Indonesia yang masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Hergun juga menjelaskan bahwa presiden telah menyatakan komitmennya untuk melindungi rakyat kecil dari dampak kenaikan PPN dengan membebaskan barang-barang kebutuhan mereka dari pajak tersebut.
Lebih lanjut, Heri Gunawan menunjukkan perbandingan tarif PPN dengan negara-negara lain seperti Brazil, India, Filipina, Afrika Selatan, Turki, dan Meksiko untuk mendukung argumentasi kenaikan tarif PPN. Ia juga menjamin bahwa barang-barang konsumsi rakyat kecil akan bebas dari PPN, sementara sejumlah insentif telah disiapkan oleh pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Hergun menekankan bahwa kenaikan PPN hanya akan berdampak pada orang-orang yang mampu, sedangkan rakyat tidak mampu akan tetap dilindungi.
Sebagai kesimpulan, Heri Gunawan menyerukan perlunya konsistensi dan keteladanan dari para politisi dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Sikap oportunis yang berubah-ubah dapat membahayakan kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa PDIP seharusnya mengambil sikap yang tegas dan bertanggung jawab sebagai oposisi terhadap pemerintahan saat ini, demi menjaga stabilitas politik di parlemen.
