Bambang Haryadi Mengecam Penyaluran BBM Bersubsidi yang Tidak Tepat Sasaran
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini disebabkan oleh lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Iran yang membuat penyaluran subsidi energi harus benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa (19/5/2026), Bambang memimpin pertemuan dengan Ketua Komite dan anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk membahas isu tersebut. Menurutnya, BPH Migas memiliki peran strategis dalam memastikan distribusi BBM subsidi berjalan dengan tepat baik dari segi volume maupun sasarannya.
Pengawasan Distribusi BBM Harus Diperkuat
Bambang menyebut bahwa potensi penyimpangan distribusi BBM bersubsidi paling banyak terjadi pada penyaluran solar subsidi dan pertalite. Oleh karena itu, pengawasan di lapangan perlu diperkuat dengan melibatkan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah secara lebih optimal. Kuota minyak solar subsidi tahun 2026 ditetapkan sekitar 18,6 juta kiloliter, sementara kuota pertalite sekitar 29,27 juta kiloliter.
Komisi XII DPR RI turut mendukung langkah digitalisasi tata kelola distribusi BBM subsidi guna menutup celah penyalahgunaan di lapangan. Dengan adanya sistem pengawasan berbasis digital, diharapkan subsidi BBM benar-benar dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkannya.
Bambang memandang bahwa langkah BPH Migas dalam memperketat pengawasan dan mendorong digitalisasi tata kelola distribusi BBM bersubsidi merupakan upaya penting untuk menjamin keberlangsungan penyaluran subsidi tersebut.
