Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melibatkan mekanisme pembahasan antara Pemerintah dan seluruh fraksi di DPR RI, termasuk Fraksi PDI Perjuangan, melalui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Keputusan terkait alokasi anggaran tersebut disepakati dalam rapat paripurna DPR sebelum disahkan menjadi Undang-Undang APBN. Muhammad Rahul menjelaskan bahwa penetapan anggaran pendidikan nasional merupakan hasil musyawarah bersama antara Pemerintah dan seluruh fraksi di DPR RI, bukan keputusan tunggal. Program Makan Bergizi Gratis adalah kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat asupan gizi anak-anak Indonesia, sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
Sejumlah politisi PDI Perjuangan, seperti Maria Yohana Esti Wijayanti dan Adian Napitupulu, awalnya mengkhawatirkan sumber pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis. Namun, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti serta Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya telah mengklarifikasi bahwa tidak ada pemangkasan anggaran pendidikan untuk program tersebut. Rahul menegaskan perlunya fokus pada program berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia, bukan diarahkan sebagai isu politik yang membingungkan masyarakat.
Rahul menekankan pentingnya melibatkan pelaku usaha lokal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Sebagai Kapoksi Komisi III DPR RI dan Ketua DPD Partai Gerindra Riau, ia menegaskan komitmennya untuk menjaga akurasi informasi yang beredar di ruang publik dan memastikan kebijakan negara tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
