Ketua DPRD Pangandaran Minta OJK Edukasi Pasca-Kasus MBA: Solusi Terbaik?

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Asep Noordin, memberikan tanggapan terhadap laporan yang dibuat oleh Rakyat Pangandaran Bergerak terkait anggota DPRD yang diduga terlibat dalam kasus MBA. Menyikapi hal ini, Asep Noordin menegaskan pentingnya penanganan sesuai dengan tata tertib, prosedur, dan kode etik yang telah ditetapkan DPRD. Ia juga mendorong Badan Kehormatan (BK) untuk segera menggelar rapat dan konsolidasi guna membahas laporan tersebut. Selain itu, Asep Noordin juga mendukung upaya pengusutan kasus MBA oleh pihak kepolisian serta menyerukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar memberikan edukasi keuangan dan program pemulihan ekonomi kepada masyarakat. Hal ini penting mengingat kasus serupa tidak hanya terjadi di Pangandaran, tetapi juga di daerah lain. Asep Noordin juga menyoroti keterlibatan anggota dewan dalam kasus ini dan meminta BK untuk melakukan penyelidikan apakah keterlibatan tersebut bersifat pasif atau aktif dalam mengajak orang lain terlibat. Meskipun saat ini belum dapat diprediksi sanksi yang akan diterima anggota dewan yang terbukti melakukan pelanggaran, Asep Noordin mengundang fraksi-fraksi untuk mengambil langkah-langkah internal terkait hal ini karena menurutnya hal ini merupakan ranah politis yang perlu segera diatasi.

Source link