Komisi XII DPR RI Mendorong Perluasan SPKLU untuk Tekan Beban Subsidi Energi

Pada Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI di Kabupaten Badung, Bali, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi mendorong percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik sebagai langkah strategis untuk menekan beban subsidi energi yang setiap tahun membebani anggaran negara. Menurut Bambang, subsidi energi hampir mencapai Rp120 triliun, dengan mayoritas digunakan untuk kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) seperti solar dan pertalite. Ia berpendapat bahwa salah satu solusi adalah mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik guna mengurangi ketergantungan terhadap BBM bersubsidi.

Kondisi tersebut perlu direspon dengan kebijakan jangka panjang yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap BBM bersubsidi. Perkembangan infrastruktur kendaraan listrik, termasuk peningkatan jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai daerah dan kehadiran SPKLU mobile, dinilai sebagai langkah signifikan dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik. Bambang menegaskan bahwa percepatan pembangunan SPKLU tidak boleh hanya mengandalkan PT PLN (Persero), namun juga perlu melibatkan sektor swasta. Ia bahkan mengusulkan agar pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya wajib menyediakan SPKLU untuk mendukung minat masyarakat terhadap kendaraan listrik.

Dari segi biaya operasional, Bambang meyakini bahwa kendaraan listrik lebih efisien dibandingkan kendaraan bermesin bakar. Diskusinya dengan pelaku industri membuktikan bahwa biaya penggunaan kendaraan listrik diperkirakan sekitar Rp1.600 per kilometer, lebih rendah dibandingkan dengan BBM. Ia juga mencatat penurunan harga kendaraan listrik yang semakin terjangkau, dengan tersedianya model-model kendaraan listrik dengan harga mulai dari Rp400 juta hingga Rp200 jutaan.

Komisi XII DPR RI akan mendorong penyusunan regulasi yang lebih tegas untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, termasuk melalui skema pajak dan dukungan fiskal lainnya. Bambang menekankan bahwa transisi energi bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga kebijakan yang dapat menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Dia berpendapat bahwa penting bagi negara untuk tidak terus-menerus mengalokasikan anggaran APBN untuk konsumsi BBM, melainkan berani beralih ke energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Source link