Survei LSI: 66,1% Tolak Pilkada via DPRD, Ancam Kedaulatan Rakyat

Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD menuai penolakan luas dari masyarakat Indonesia. Hasil survei nasional yang dirilis LSI Denny JA menunjukkan mayoritas masyarakat menolak penghapusan Pilkada langsung karena dianggap dapat mengancam kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Pengamat Kebijakan Publik Ras MD mengatakan bahwa jika Pilkada kembali dipilih melalui DPRD, maka penentuan kepala daerah dari Aceh hingga Papua bukan lagi di tangan rakyat, melainkan berpotensi ditentukan oleh elite partai politik di tingkat pusat. Menurut hasil survei, sebanyak 66,1 persen responden menolak Pilkada via DPRD, sementara yang setuju hanya 28,6 persen. Penolakan terkuat datang dari kelompok pemilih muda, dimana 84 persen Generasi Z dan 71,4 persen Generasi Milenial menolak Pilkada lewat DPRD. Ras MD menekankan bahwa data ini mencerminkan sikap kolektif publik terhadap demokrasi Indonesia, serta menunjukkan jurang antara keinginan publik dan preferensi sebagian elite politik terkait dengan Pilkada melalui DPRD.

Source link