Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan bahwa salah satu fokus utama Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, adalah mengevaluasi perkembangan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di wilayah tersebut. Menurutnya, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi instrumen penting untuk memastikan arah pembangunan di Natuna yang berada di garis depan perbatasan negara dapat berjalan terarah, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat. Penyusunan RDTR dianggap sebagai kunci penting dalam memastikan arah pembangunan Natuna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Azis juga menyoroti persoalan lahan transmigrasi yang hingga kini belum tersertifikasi. Ia menilai percepatan sertifikasi lahan sangat penting agar masyarakat memperoleh jaminan kepastian hukum dan legalitas atas lahan yang mereka tempati. Azis akan mendorong Kementerian Kehutanan agar memproses surat dari Kementerian Transmigrasi dan pemerintah daerah terkait permohonan pelepasan kawasan hutan produksi yang tidak termasuk hutan lindung menjadi lokasi permukiman transmigrasi.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, mengapresiasi kehadiran Tim Panitia Kerja Komisi II dan berharap kunjungan tersebut dapat memberikan solusi cepat dan tepat bagi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan. Ia berharap melalui kunjungan ini, berbagai permasalahan di perbatasan terutama yang berkaitan dengan tata ruang, lahan, dan pengembangan kawasan strategis dapat segera teratasi demi kemajuan masyarakat.
Rapat koordinasi yang digelar selama kunjungan membahas beberapa isu strategis terkait pengelolaan pertanahan di wilayah perbatasan, seperti penataan dan pemanfaatan kawasan perbatasan, percepatan sertifikasi aset pemerintah, optimalisasi penggunaan ruang, serta penguatan koordinasi lintas instansi untuk mendukung pembangunan kawasan strategis nasional. Komisi II DPR RI berharap tercipta tata kelola pertanahan yang tertib, modern, dan berkelanjutan di Kabupaten Natuna melalui kegiatan ini, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Natuna sebagai beranda terdepan Indonesia, baik dari sisi pertahanan maupun pengembangan ekonomi nasional.
