Komitmen DPRD Pangandaran untuk Guru Honorer: Solusi Terbaik

Para guru madrasah swasta yang tergabung dalam Perkumpulan Guru dan Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Pangandaran telah melakukan audiensi ke Gedung DPRD Pangandaran pada Selasa (7/10/2025). Mereka mengungkapkan tuntutan mereka agar DPRD bisa membantu memperjuangkan hak mereka untuk diakomodir menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebanyak sebelas poin tuntutan dibawa oleh para guru madrasah swasta, menyoroti kesenjangan dalam kesejahteraan dan status kepegawaian mereka jika dibandingkan dengan guru di sekolah negeri. Ketua PGM Indonesia Kabupaten Pangandaran, Dede Zaenal Arifin, menjelaskan bahwa tuntutan utama mereka adalah penyetaraan dan pengangkatan guru madrasah swasta menjadi PPPK. Dede memberikan perbandingan nasib mereka dengan guru honorer di sekolah negeri yang bisa diangkat PPPK setelah dua tahun berdedikasi, sementara guru swasta yang telah mengabdi lebih lama belum mendapat penyelesaian. Masalah honorarium guru madrasah swasta juga ditegaskan sebagai salah satu fokus keluhan mereka. PGM juga meminta adanya afirmasi khusus bagi guru madrasah swasta yang sudah mengabdikan diri lebih dari 15 tahun, dengan harapan mendapat prioritas dalam seleksi PPPK dan ASN. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan mengirim surat kepada DPR RI dan kementerian terkait untuk mendukung aspirasi guru madrasah swasta. Asep memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap aspirasi yang disuarakan oleh PGM, yang mewakili sekitar 2.000 guru madrasah di Pangandaran. Ia menekankan pentingnya peran para guru dalam membentuk generasi cerdas di Pangandaran, serta berjanji untuk turut serta dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Source link