Sidang gugatan warga terhadap Gubernur Kaltim, KPC, dan BR terkait piutang sebesar Rp280 miliar telah digelar di Pengadilan Negeri Samarinda. Sidang ini melibatkan para advokat Faisal, Muhajir, dan Achyar Rasydi yang mewakili diri sendiri dan masyarakat Kaltim. Mereka menuntut hak rakyat Kaltim yang dirasa belum dipenuhi oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan Bumi Resources (BR) dalam mediasi.
Setelah pemeriksaan dokumen kuasa hukum selesai, termasuk perwakilan Gubernur Kaltim, PT KPC, dan PT Bumi Resources Tbk, mediasi dilakukan untuk mencari solusi. Mediasi ini dipimpin oleh Hakim Mediasi Lili Evelin SH MH. Hasilnya, Faisal mengungkapkan bahwa pada sidang berikutnya tanggal 16 Oktober, para principal harus hadir tanpa dikuasakan.
Faisal menjelaskan bahwa inti dari mediasi adalah untuk mencari kejelasan terkait piutang yang tidak ditagih oleh Gubernur Kaltim dan potensi Pendapatan Asli Daerah Kaltim. Perjuangan mereka dimulai dari surat somasi dan permohonan dialog yang tidak direspon sehingga akhirnya mereka memilih untuk mengajukan gugatan ke PN Samarinda.
Alan, kuasa hukum dari PT KPC dan BR belum memberikan komentar terkait mediasi tersebut. Faisal juga menjelaskan terkait keputusan Gubernur Kaltim yang menghapus piutang PT KPC dan BR dari neraca pemerintah provinsi. Namun, tetap ada hak tagih yang harus dipertahankan menurut aturan hukum yang berlaku.
Kesimpulannya, mediasi ini menjadi langkah awal dalam menyelesaikan sengketa piutang yang kompleks antara warga Kaltim, PT KPC, dan BR. Diharapkan kehadiran para principal pada sidang selanjutnya dapat membawa penyelesaian yang diharapkan.
