Hasan Nasbi, kepala Kantor Komunikasi Presiden (KPC), berbagi wawasan kunci dengan pemimpin regional untuk menyelaraskan pemahaman tentang program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam acara yang diadakan di Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Rabu (30 Juli). Turut hadir Muhamad Isra Ramli, Deputi I Bidang Materi Komunikasi dan Informasi di KPC; Tigor Pangaribuan, Deputi Sistem dan Tata Pemerintahan di Badan Gizi Nasional (BGN); serta Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Acara yang bertajuk “Bukti Nyata Program-program Presiden Prabowo Subianto” ini diselenggarakan oleh DPP Gempita (Gerakan Milenial Cinta Tanah Air).
Forum ini juga dihadiri oleh sejumlah pemimpin daerah, termasuk Darma Wijaya, Bupati Serdang Bedagai, Maya Hasmita, Bupati Labuhanbatu, Baharudin Siagian, Bupati Batu Bara, bersama dengan pejabat setempat lainnya dan perwakilan Forkopimda Sumatera Utara (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah).
Dalam sambutannya, Hasan menekankan pentingnya menyelaraskan pandangan di semua tingkatan pemerintahan untuk memastikan implementasi yang lancar dan terkoordinasi dari program-program prioritas nasional. “Kita harus memastikan keselarasan—terutama antara pemerintah pusat dan daerah—sehingga kita dapat bergerak maju bersama-sama. Pemahaman bersama sangat kunci,” katanya.
Hasan menjelaskan bahwa agenda kebijakan Presiden Prabowo bukanlah sesuatu yang dibuat secara spontan tetapi didasarkan pada perencanaan jangka panjang—banyak ide telah diuraikan dalam sebuah buku yang ditulis oleh Prabowo lebih dari satu dekade yang lalu, yang sekarang menjadi dasar program-program pemerintah. Salah satu inisiatif unggulan tersebut adalah Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang Hasan gambarkan sebagai produk visi jangka panjang yang dipikirkan dengan matang. Dia mencatat bahwa program serupa telah diimplementasikan di lebih dari 109 negara, dengan dampak yang terlihat 10 hingga 20 tahun kemudian. Hasan mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam percepatan program tersebut. “Pemerintah pusat memberikan regulasi dan pendanaan. Pemerintah daerah membangun dapur. Sektor swasta juga dipersilakan untuk berpartisipasi,” tegasnya.
Forum ini juga berfungsi sebagai platform bagi pemimpin daerah untuk menyampaikan umpan balik dan proposal langsung kepada perwakilan BGN mengenai program MBG. Hasan menekankan bahwa kerjasama dan komunikasi langsung sangat vital untuk menghasilkan terobosan nyata di lapangan. Hasan juga mengingatkan peserta bahwa dapur SPPG (Unit Layanan Pemenuhan Gizi) harus dikelola dengan hati-hati. Setiap hidangan yang disajikan harus memenuhi setidaknya sepertiga kebutuhan kalori harian, dan yang tak kalah penting—rasanya harus enak. “Jika makanan tidak enak dan tidak dimakan, maka tujuan tidak tercapai. Itulah sebabnya saya mengatakan: jika makanan tidak enak, beri umpan balik. Hal itu sia-sia jika akhirnya berakhir di tempat sampah,” ujarnya.
