Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah terbukti memberikan manfaat lebih dari sekadar gizi bagi para siswa, ibu hamil, dan balita – program ini juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Dalam waktu tujuh bulan pelaksanaan, program ini berhasil menciptakan lapangan kerja langsung untuk 94.000 individu, tersebar di 2.391 Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Angka ketenagakerjaan meningkat seiring dengan ekspansi unit SPPG di berbagai daerah. Dari 7.000 pekerja pada bulan Januari, jumlahnya meningkat menjadi 68.000 pada bulan April, kemudian menjadi 72.000 pada akhir Juni, dan melonjak signifikan menjadi 94.000 pada akhir Juli.
Penyerapan anggaran juga meningkat sejalan dengan hal tersebut. Perkiraan sekitar IDR 1-2 triliun telah dialokasikan selama fase awal program (Januari-April), yang bertambah menjadi IDR 4,4 triliun pada awal Juni, dan mencapai IDR 5,1 triliun pada akhir semester pertama 2025 – setara dengan 7,1% dari total IDR 71 triliun yang dialokasikan untuk program ini.
Menurut Fithra Faisal, Senior Advisor di Kantor Komunikasi Presiden (PCO), program MBG telah memberikan dampak signifikan pada ekonomi riil, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja.
“Inisiatif ini membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal,” ungkap Fithra di Jakarta, Kamis (31 Juli).
Dia menambahkan bahwa diharapkan penciptaan lapangan kerja akan meningkat di paruh kedua tahun ini, seiring dengan percepatan penyaluran anggaran. Semakin banyak SPPG didirikan dan semakin banyak penerima manfaat yang dilayani, semakin besar pula penyerapan fiskal dan potensi lapangan kerja.
Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan bahwa pada bulan Agustus, Program MBG akan mencapai 20 juta penerima manfaat melalui 8.000 unit SPPG yang beroperasi. Berdasarkan proyeksi ini, penyerapan anggaran total diharapkan mencapai IDR 8 triliun.
Untuk lebih mendukung inklusi tenaga kerja, BGN berencana merekrut staf dapur SPPG dari keluarga yang tinggal di bawah garis kemiskinan dan kelompok berpendapatan rendah (desil 1 dan 2). Dari 47 anggota staf yang biasanya bekerja di setiap SPPG, setidaknya 30% akan berasal dari rumah tangga ekonomi yang rentan.
Fithra melihat langkah strategis ini sebagai upaya untuk membantu mengurangi kemiskinan ekstrem.
“Kebijakan ini memperkuat kapasitas operasional program, terutama dalam logistik dan manajemen, sambil memberdayakan komunitas berpendapatan rendah,” demikian kesimpulan Fithra.
