Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyoroti kegagalan sistem pengawasan sektor pertambangan mineral dan batubara yang memungkinkan operasi penambangan batubara ilegal di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto selama hampir satu dekade sejak 2016. PWYP Indonesia menyatakan bahwa kasus ini mengindikasikan celah besar dalam tata kelola minerba yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp5,7 triliun. Mereka mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab dan melakukan reformasi perbaikan tata kelola pertambangan terutama dalam aspek pengawasan guna mencegah praktik ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan sumber daya negara.
Peneliti PWYP Indonesia, Adzkia Farirahman (Azil), menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar insiden tetapi merupakan indikasi kegagalan pengawasan sektor pertambangan minerba. Operasi Bareskrim Polri yang berhasil menyita batubara ilegal dan menangkap 3 tersangka mengungkap modus operandi penambangan ilegal yang melibatkan penggunaan dokumen palsu dari perusahaan berizin. Meskipun operasi ini patut diapresiasi, masih banyak peredaran batubara dan aktivitas tambang ilegal lainnya di Kaltim yang belum tersentuh, menuntut investigasi menyeluruh terhadap kemungkinan keterlibatan pihak-pihak terkait.
Kritik juga disampaikan terhadap lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di Kaltim serta pentingnya evaluasi dan perbaikan tata kelola pertambangan minerba untuk mencegah kejadian serupa terulang di daerah lain. PWYP Indonesia mendesak penguatan sistem pemantauan digital, transparansi, keterlibatan masyarakat, dan audit menyeluruh terhadap semua Izin Usaha Produksi (IUP) di sekitar IKN. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap implementasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penambangan Liar yang dibentuk Otorita IKN serta koordinasi antar lembaga untuk menghindari kerusakan lingkungan yang terus berlanjut di kawasan konservasi.
PWYP Indonesia, sebagai koalisi masyarakat sipil yang beranggotakan 31 organisasi, terus mendorong perbaikan tata kelola sektor energi dan sumber daya alam agar lebih demokratis dan inklusif demi meningkatkan keadilan sosial-ekologis. Dengan demikian, PWYP Indonesia berperan aktif dalam mengawal isu-isu terkait pengelolaan energi dan SDA di berbagai level, dari nasional hingga global, guna mencapai keadilan sosial-ekologis yang diinginkan.
