Seorang anggota Komisi I DPR RI dari Kepulauan Riau, Endipat, memberikan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan industri pertambangan, khususnya IUP nikel di Raja Ampat. Endipat menegaskan pentingnya penertiban tambang yang merusak untuk menjaga aset alam yang tak ternilai harganya. Ia juga menyatakan bahwa setiap kegiatan tambang yang tidak sesuai dengan aturan harus ditertibkan, termasuk di Kepulauan Riau. Dengan latar belakang pendidikan di bidang Teknik Pertambangan, Endipat menekankan pentingnya tata kelola sektor pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Selain itu, sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR, Endipat juga menyoroti pengawasan terhadap tata kelola keuangan negara di sektor pertambangan. Meskipun mendukung penertiban, Endipat juga menyuarakan perlunya mempermudah proses perizinan dan regulasi pertambangan yang sah dan bertanggung jawab. Ia percaya bahwa sektor pertambangan yang dikelola dengan baik dapat menjadi tulang punggung pendapatan negara dan mendukung pembangunan nasional.
Pernyataan Endipat memanggil untuk mengintegrasikan prinsip lingkungan, keberlanjutan, dan efisiensi birokrasi dalam kebijakan pertambangan nasional guna menciptakan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam, pelestarian lingkungan, dan kemajuan ekonomi bangsa.
