JAKARTA, Fraksigerindra.id — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menyampaikan sejumlah harapan dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rapat kerja bersama Kementerian Keuangan yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan, Rabu (13/11/2024). Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam mencapai target-target seperti peningkatan tax ratio, foreign direct investment (FDI), stabilitas kurs, serta peningkatan indeks manajer pembelian (PMI).
“Harapan kita ini kan, bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, di mana ibu dan bapak-bapak diamanatkan jadi pembantu-pembantu beliau tentu banyak harapan. Tax Rasio naik, growth naik, malah cukup tinggi, kalau bisa FDI cukup tinggi, pemerataan tercapai, kurs dollar bisa turun, PMI bisa naik lagi, dan kesejahteraan bisa merata,” ujar legislator Gerindra ini.
Mantan Wakil Ketua Komisi VI ini menekankan pentingnya sinergi dengan kementerian lain seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu poin yang disoroti adalah kebijakan terkait bea cukai yang perlu dioptimalkan, khususnya terkait impor bahan baku untuk industri.
“Untuk menggerakkan dan mencapai ini semua memang harus ada kerja sama yang lebih intens dengan kementerian-kementerian lain terutama, misalnya perindustrian dan perdagangan. Karena ada satu komponen yang di tangan Kementerian Keuangan, yaitu terutama bea dari bea cukai yang selalu terkait. Di satu sisi kita pingin bea kita masuk, tetapi penerapan kebijakan ini sangat penting sekali,” jelas Hekal.
Wakil Ketua Komisi XI juga menyoroti industri tekstil yang dinilai membutuhkan perhatian khusus. Ia mengusulkan agar bea masuk untuk bahan baku seperti serat dan benang poliester dapat dibebaskan guna mendukung industri tekstil di Tanah Air. Ia mengungkapkan keluhan dari pelaku industri terkait bea masuk bahan baku yang justru memberatkan industri hulu.
“Sekarang Pak Prabowo ingin industri tekstil diselamatkan. Pelaku industri tekstil sarankan adalah bea masuk untuk serat dan poliester ataupun benang poliester bisa dibebaskan. Jadi yang disampaikan kepada saya, kok bahan baku di hulu malah kena bea sedangkan di hilirnya relatif kendur. Padahal kalau kita mau tumbuhkan industri harusnya di hulu yang kita longgarin, di bawahnya kita ketatin,” paparnya.
Selain itu, Hekal juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan PPN dan pemberian insentif investasi berupa cashback sebesar 10 persen untuk investasi mesin, seperti yang pernah diterapkan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Terus ada lagi harapan-harapan, misalnya PPN bisa dikurangin. Malah ada yang menyinggung, dulu ada cash back untuk investasi mesin sebesar 10 persen di era Pak SBY, lalu subsidi bunga untuk bank untuk industri dan tekstil,” harap Hekal.
Hekal juga menyampaikan harapan kepada kementerian keuangan untuk berkoordinasi dengan jajaran pemerintah lainnya dalam memberikan fokus dorongan pada sektor ekonomi atau industri yang hendak diperbaiki atau ditingkatkan agar target pencapaian pertumbuhanya bisa tercapai.
Wakil Ketua Komisi XI juga menekankan pentingnya peningkatan penggunaan produk lokal dalam belanja APBN dan APBD, terutama melalui penerapan kebijakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk mendukung industri nasional.
“Dari periode Pak Jokowi belanja APBN maupun APBD kalau bisa beli TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri), tentu ini kita perlu agar teknisnya diperkuat. Bagaimana kita pastikan ada gerakan afirmasi supaya barang dalam negeri,” tegas legislator daerah pemilihan Jawa Tengah ini.
