Tim Ganjar Soroti Biaya IKN, AMIN Pertanyakan Studi Kelayakan
Tim pencari suara AMIN (Aksi Masyarakat Indonesia) menanyakan keabsahan studi kelayakan pembangunan Institut Kebijakan Nasional (IKN) yang diusulkan oleh pemerintah. Kritik ini muncul karena adanya dugaan bahwa biaya pembangunan IKN yang ditetapkan oleh pemerintah terlalu tinggi. Tim Ganjar Soroti Biaya IKN, AMIN Pertanyakan Studi Kelayakan di Indonesia.
Menurut Tim Ganjar, biaya pembangunan IKN sebesar Rp 2,4 triliun merupakan angka yang terlalu tinggi dan tidak masuk akal. Mereka merasa bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap studi kelayakan tersebut. Selain itu, AMIN juga mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penentuan biaya pembangunan IKN.
Kekhawatiran AMIN tidak terlepas dari fakta bahwa Indonesia saat ini mengalami tekanan ekonomi yang cukup berat akibat dari pandemi COVID-19. Dalam kondisi seperti ini, penggunaan anggaran negara perlu dilakukan dengan cermat dan efisien. Oleh karena itu, AMIN menganggap bahwa penggunaan anggaran sebesar Rp 2,4 triliun untuk pembangunan IKN perlu mendapat pembenaran yang kuat.
Selain itu, AMIN juga menyoroti aspek kegunaan dari IKN itu sendiri. Mereka mempertanyakan apakah pembangunan IKN merupakan prioritas utama bagi pemerintah di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang. Dalam hal ini, AMIN berpendapat bahwa studi kelayakan yang dilakukan harus menunjukkan dengan jelas manfaat yang akan didapatkan dari pembangunan IKN tersebut.
Selain AMIN, kritik terhadap biaya IKN juga telah disuarakan oleh sejumlah pihak. Beberapa anggota DPR bahkan mengusulkan agar anggaran untuk pembangunan IKN dialihkan ke sektor kesehatan untuk mendukung penanganan COVID-19. Meskipun begitu, pemerintah tetap mempertahankan kebijakannya untuk membangun IKN dan menegaskan bahwa biaya sebesar Rp 2,4 triliun sudah melalui proses studi kelayakan yang matang.
Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk dapat memberikan penjelasan yang memuaskan terhadap kritik yang dilontarkan oleh AMIN dan pihak-pihak lain terkait biaya IKN. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Serta, studi kelayakan yang dilakukan haruslah dapat memberikan jaminan bahwa pembangunan IKN memang merupakan keputusan yang tepat dan bermanfaat bagi negara.
