Endang Setyawati Thohari Soroti Praktik Mafia Beras: Potensi Kerugian Mencapai Rp98 Triliun

Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, menyoroti terungkapnya praktik mafia beras yang dinilai telah merugikan petani, konsumen, serta pelaku usaha penggilingan berskala kecil. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, turut mengamati kasus tersebut setelah 36 tersangka dinyatakan terlibat dalam praktik tata niaga beras yang bermasalah.

Praktik Mafia Beras Merugikan Petani Indonesia

Endang Setyawati Thohari menegaskan komitmennya dalam mengawal penanganan mafia beras secara menyeluruh, mulai dari pengawasan hingga penindakan terhadap jaringan yang merugikan petani dan masyarakat. Menurutnya, praktik mafia beras telah merajalela hingga ke tingkat petani kecil, termasuk praktik ijon di Bogor.

Praktik ijon, di mana petani menjual hasil pertanian sebelum masa panen kepada spekulan, menyebabkan ketergantungan yang merugikan bagi petani. Endang mendorong penguatan peran koperasi sebagai lembaga penyedia permodalan dan pembeli hasil pertanian untuk mengurangi ketergantungan pada spekulan.

Peran Koperasi dan Keterlibatan Media dalam Memerangi Mafia Beras

Endang menekankan pentingnya peran koperasi dalam menyediakan pembiayaan dan bantuan bagi petani sebelum panen. Dia juga menggarisbawahi peran penting media dalam mengawasi dan memberikan edukasi terkait praktik mafia beras dan pangan di Indonesia.

Komisi IV DPR RI, bersama Kementerian Pertanian, berencana mendiskusikan penanganan mafia beras dalam Rapat Dengar Pendapat serta penguatan Satuan Tugas penanganan mafia pangan untuk memastikan langkah-langkah koordinasi dari pusat hingga daerah.

Pada tingkat daerah, Endang menyoroti keterbatasan lahan pertanian di Kota Bogor akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan perumahan dan industri. Dia mendorong penguatan regulasi daerah untuk melindungi lahan pertanian dan menjaga ketersediaan pangan nasional.

Temuan Menteri Pertanian Terkait Mafia Beras

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengekspresikan kemarahannya terhadap praktik penggilingan beras bermasalah yang merugikan petani dan konsumen. Dalam kajian “Darurat Mafia Beras”, ditemukan bahwa kerugian potensial mencapai Rp98 triliun akibat praktik tidak sesuai standar.

Adanya pengusaha besar atau perusahaan penggilingan beras berskala besar yang memanfaatkan subsidi pemerintah untuk keuntungan komersial dinilai menciptakan ketimpangan distribusi keuntungan antara pelaku usaha dan petani. Langkah pemangkasan rantai distribusi melalui skema Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat mendukung keadilan bagi petani Indonesia.

Melalui upaya bersama antara pemerintah, DPR RI, koperasi, media, dan masyarakat, diharapkan mafia beras dan pangan yang merugikan dapat diatasi, sehingga kedaulatan pangan nasional dapat terjaga dan petani mendapatkan perlindungan serta keadilan yang layak.

Sumber: Fraksi Gerindra

Source link