Berita  

Langkah BNI Laporkan Dugaan KUR Fiktif di Jember: Kawendra Apresiasi Upaya Pembenahan

Kawendra Soroti Rendahnya Kontribusi Pajak dari Ekonomi Digital Nasional

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, memberikan apresiasi terhadap kinerja PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta langkah-langkahnya dalam menangani dugaan kasus KUR fiktif di Jember, Jawa Timur.

Evaluasi Kinerja BNI dalam Penyaluran KUR

Kawendra mengungkapkan apresiasinya terhadap laporan tahunan BNI yang disampaikan dalam rapat bersama Direktur Utama BNI dan jajaran. Menurutnya, evaluasi kinerja perusahaan sangat penting untuk memperbaiki penyaluran pembiayaan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Kawendra menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola dan sistem pengawasan dalam penyaluran KUR agar manfaatnya dapat dirasakan oleh pelaku usaha dan masyarakat yang membutuhkan.

Tindakan Terkait Dugaan Kasus KUR Fiktif di Jember

Saat rapat tersebut, Kawendra juga menyampaikan laporan mengenai dugaan kasus KUR fiktif di Kabupaten Jember yang merugikan sekitar 900 petani. Menurutnya, para petani hanya menerima sejumlah uang kecil sementara data pribadi mereka disalahgunakan untuk pengajuan KUR.

Kawendra menekankan perlunya evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh dalam sektor perbankan, terutama terkait kasus KUR fiktif. Transformasi dan perbaikan sistem harus dilakukan untuk mencegah terulangnya praktik kecurangan seperti ini.

Harapan Kawendra untuk Pembenahan Internal BNI

Kawendra berharap agar pimpinan BNI memiliki semangat yang sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas kecurangan yang merugikan masyarakat. Dia menegaskan perlunya tata kelola yang kuat dan sistem pengawasan yang ketat agar program KUR benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan tidak disalahgunakan.

Pembenahan secara berkelanjutan dalam penyaluran KUR diharapkan dapat menghasilkan sistem yang lebih akuntabel, tepat sasaran, dan mampu melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kecurangan.

Source link