Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menilai pembentukan Holding BUMN Jasa Survei, PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (IDSurvey), sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola BUMN, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan potensi kebocoran. Menurut Kawendra, kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong transformasi BUMN yang lebih profesional dan berdaya saing.

Reaksi Kawendra terhadap Pembentukan IDSurvey

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Kawendra menyatakan bahwa pembentukan IDSurvey merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola BUMN melalui konsolidasi yang lebih efektif. Ia menegaskan bahwa langkah ini tidak hanya untuk mengurangi jumlah perusahaan, tetapi juga memperkuat entitas yang memiliki peran strategis.

Kawendra menambahkan bahwa keberadaan IDSurvey diharapkan dapat mendukung penguatan tata kelola BUMN serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional melalui peningkatan efisiensi dan daya saing.

Transformasi BUMN yang Lebih Kuat

Menurut Kawendra, transformasi BUMN bertujuan menciptakan perusahaan negara yang lebih kuat, sehat, dan kompetitif. Dia juga menyatakan bahwa pembentukan IDSurvey adalah langkah tepat dalam rangka mendukung efisiensi dan keberlangsungan BUMN di Indonesia.

Dengan adanya IDSurvey, pemerintah diharapkan dapat mencegah potensi kebocoran serta memastikan bahwa tata kelola BUMN berjalan secara efisien dan transparan. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

Source link