Diskursus publik mengenai frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto semakin santer terdengar dalam beberapa waktu terakhir. Hampir tiap kali Presiden tampil di forum internasional, menjalani kunjungan bilateral, atau bertemu pemimpin negara lain, perbincangannya langsung ramai menghiasi lini masa media sosial dan pemberitaan.
Reaksi masyarakat terhadap geliat diplomasi ini pun beragam. Ada yang mendukung, namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan urgensinya. Setiap kali Presiden ke luar negeri, muncul pertanyaan, kenapa harus sering, dan apa imbasnya bagi masyarakat? Tidak aneh jika masyarakat menuntut transparansi, karena hasil sebuah diplomasi tak sejelas membangun rumah sakit atau memperbaiki transportasi umum.
Padahal, di tengah ketidakpastian global yang saat ini melanda, diplomasi justru menjadi salah satu garda pengaman terpenting bagi bangsa. Lewat pendekatan diplomatik, Indonesia berupaya menjaga posisinya di tengah pusaran rivalitas antar kekuatan dunia.
Sejak awal masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo telah menempuh puluhan perjalanan ke luar negeri. Frekuensi ini menunjukkan suatu strategi: keaktifan Indonesia untuk mengamankan kepentingan nasional di kancah internasional. Tak pelak, tema ini sering menjadi pokok bahasan dalam forum diskusi akademis, salah satunya IR Youth Talks oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok.
Menurut Anggy Pasaribu, jurnalis serta pendiri Story of Anggy yang menjadi moderator diskusi, jarak pemahaman antara pegiat diplomasi di pemerintahan dan khalayak masih cukup lebar. Masyarakat tahu Indonesia tampil aktif, namun sedikit yang memahami mengapa ini menjadi unsur vital atau apa alasan di balik setiap agenda luar negeri.
Anggy memaparkan bahwa dunia sedang berada di masa sulit. Konflik antara Amerika Serikat dan Tiongkok meruncing, perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, bahkan instabilitas di Timur Tengah turut membebani ekonomi global. Seluruh tantangan ini akan berdampak pada ekonomi, harga pangan, energi, bahkan keamanan di tingkat rumah tangga masyarakat Indonesia.
Dalam diskusi tersebut, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menuturkan bahwa fragmentasi geopolitik global kini lebih nyata dan cepat menghantam negara-negara berkembang. Karenanya, Indonesia terpanggil untuk terlibat aktif, membaca situasi, dan memperluas jaringan persahabatan ke banyak negara.
Konsep diplomasi Indonesia, seperti dijelaskan Brigjen Aloysius, menekankan prinsip bebas aktif. Namun, pola implementasinya kini makin cenderung ke arah strategi hedging, yaitu tetap membina hubungan di berbagai poros kekuatan, tanpa berpihak mutlak pada satu kelompok. Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, menambahkan bahwa pola baru ini dikenal sebagai resilience-based hedging, yang artinya Indonesia tidak hanya ingin luwes secara eksternal, tapi juga memperkuat daya tahan domestik terhadap gejolak luar.
Keterlibatan aktif di berbagai forum seperti ASEAN, G20 dan BRICS bukan sekadar pertemuan rutin, namun upaya mempertahankan ruang gerak Indonesia di tengah kompetisi global yang kian ketat. Namun sayangnya, pesan strategis ini sering tidak diterjemahkan secara utuh ke masyarakat. Media lebih sering menyoroti aspek seremonial seperti foto pertemuan atau protokol kenegaraan, tanpa narasi yang menguliti esensi posisinya bagi bangsa.
Anggy menilai, problem utama bukan pada kurangnya strategi, namun komunikasi publik yang mampet di kalangan elit. Bahasa diplomasi sering teknis dan sukar dijangkau cara pandang masyarakat awam.
Di era digital ini, membangun narasi menjadi sangat krusial. Opini yang sederhana dan emosional kerap lebih cepat diterima publik daripada penjelasan kaku dan panjang dari pemerintah. Oleh sebab itu, pendekatan komunikasi strategis justru harus menjadi bagian utama diplomasi, bukan sekadar pelengkapnya.
Sudah waktunya pemerintah menempatkan juru bicara yang mampu mengartikulasikan apa dan kenapa kebijakan luar negeri diambil, serta menyajikan hubungan diplomasi itu dengan praktis: bagaimana pengaruhnya pada harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, investasi baru atau keamanan warga.
Di ranah digital pun negara wajib hadir secara relevan dan substantif, bukan sekadar ramai-ramai bertukar postingan. Jika hanya membalas kritik dengan narasi defensif atau berharap pada influencer, justru akan semakin membingungkan publik.
Jadi, tantangan utama diplomasi hari ini bukan sebatas kompetisi global yang makin liar. Tantangan yang tak kalah penting adalah memperjelas urgensi setiap langkah ke masyarakat, sebagaimana semangat diplomasi sejati: bukan hanya mencari pengakuan dunia, tetapi juga membangun pemahaman di dalam negeri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
