Gambaran mengenai kondisi desa di Indonesia saat ini tampak memiliki dua sisi yang berbeda berdasarkan laporan terbaru dari lembaga resmi negara. Laporan Statistik Potensi Desa (Podes) 2025 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya perbaikan kapasitas desa sekaligus pembangunan infrastruktur yang makin merata. Di sisi lainnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi lewat KepMendes PDTT Nomor 343 Tahun 2025 mencatat pertumbuhan jumlah desa yang masuk kategori maju dan mandiri dengan laju signifikan.
Namun, bila menelaah isi kedua laporan itu secara seksama, ada pola yang serupa: capaian administratif belum selalu berimpak pada transformasi ekonomi desa. Banyak desa memang telah naik status secara formal, tapi kehidupan ekonomi mereka masih stagnan dan tertinggal.
Realitas Pembangunan: Gap antara Status Administratif dan Ekonomi Desa
Secara geografis dan demografis, Indonesia masih sangat bergantung pada kawasan perdesaan. Dari data Podes 2025, terdapat lebih dari 84 ribu wilayah setingkat desa, yang mana 75 ribu lebih di antaranya berstatus desa.
Dari angka tersebut, desa mandiri berjumlah 20.503 dan desa maju 23.579. Masih ada 21.813 desa pada kategori berkembang, dan sisanya tertinggal maupun sangat tertinggal. Ini berarti lebih dari separuh desa Indonesia telah keluar dari fase awal pembangunan. Infrastruktur desa dan distribusi dana desa dalam satu dekade terakhir memang berperan besar dalam penguatan status ini.
Walaupun sudah banyak desa yang mengalami kemajuan secara sosial dan administratif, kenyataan ekonomi belum berubah signifikan. Sektor pertanian masih jadi pilar utama masyarakat desa, dengan jumlah desa bergantung pada pertanian mencapai lebih dari 67 ribu. Perekonomian desa masih dominan di komoditas mentah dengan nilai tambah rendah. Meskipun lebih dari 25 ribu desa telah memiliki produk unggulan, produk-produk ini belum terhubung secara optimal ke pasar luar desa yang lebih luas.
Kemajuan akses ke pembiayaan dan infrastruktur memang mulai terasa. Data Podes 2025 mencatat lebih dari 63 ribu desa punya masyarakat yang menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan jaringan telekomunikasi sudah menyentuh sebagian besar desa. Namun, daerah terpencil masih tertinggal dalam kualitas dan keterjangkauan akses tersebut.
Ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan tetap terlihat tajam antara desa dan kota. Angka kemiskinan di desa sekitar 11 persen, hampir dua kali lipat dari kota. Tingkat kedalaman kemiskinan desa juga lebih parah, menandakan kerentanan ekonomi dan perlunya perhatian lebih.
Fokus pembangunan desa ke depan tidak lagi sebatas pada pembangunan fisik. Tantangan terbesarnya terletak pada restrukturisasi ekonomi serta meningkatkan produktivitas desa. Perlu pendekatan pembangunan ekonomi desa yang melampaui target administratif dan infrastruktur semata, menuju pemberdayaan ekonomi riil.
Peluang Ekonomi Kolektif: Koperasi sebagai Motor Penggerak Desa
Salah satu peluang terbesar untuk mengatasi keterbelakangan ekonomi desa terletak pada revitalisasi koperasi. Bank Dunia melalui laporannya “Overview of Corporate Governance Issues for Co-operatives” (2006) menyoroti koperasi sebagai sarana efektif untuk memperkuat ekonomi lokal di negara berkembang, karena berbasis kepemilikan masyarakat dan memperluas akses terhadap modal, pasar, dan layanan ekonomi.
Keberadaan koperasi juga memperkuat solidaritas ekonomi di tingkat komunitas, sesuatu yang sangat penting bagi desa-desa yang masih berada dalam tekanan ekonomi. Organisasi petani atau koperasi mampu menaikkan daya tawar kolektif, memperluas jaringan pemasaran produk, meningkatkan efisiensi produksi dengan tata kelola partisipatif, dan membuka akses teknologi baru.
Lewat program Koperasi Desa Merah Putih, upaya pemerintah untuk mengonsolidasikan potensi ekonomi desa dapat lebih terarah. Di tengah pelaku usaha kecil dan tersebar, koperasi bisa menjadi penghubung antar pelaku ekonomi desa sehingga produk desa dapat menembus pasar regional dan nasional.
Namun, kunci keberhasilan program tersebut sangat tergantung pada desain kebijakan dan proses implementasinya. Laporan CELIOS bertajuk “Ko Peras Desa Merah Putih: Pedoman Pelaksanaan, Perubahan dan Alternatif Program” menyoroti bahwa model top-down tanpa memperhatikan kebutuhan riil masyarakat desa dapat memperbesar masalah dan menimbulkan resistensi. Intervensi tetap penting, apalagi dengan tantangan kapasitas kelembagaan ekonomi desa yang masih rendah, tetapi arah kebijakan dan pendampingannya harus berbasis kebutuhan dan kondisi lokal.
Percepatan Program, Sinergi Lintas Sektor Penentu Keberhasilan
Kebijakan yang bagus tak berarti tanpa implementasi yang cepat dan terstruktur. Pemerintah menargetkan percepatan realisasi Koperasi Desa Merah Putih agar dapat mulai dijalankan secara bertahap pada Agustus. Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, menegaskan perlunya rekrutmen, pendidikan, dan pelatihan SDM koperasi secara kilat agar bisa mengakselerasi program.
Sinergi kelembagaan dirasa vital dalam proses percepatan. Keterlibatan TNI menjadi salah satu langkah strategis, mengingat TNI punya jaringan wilayah hingga ke pelosok desa, serta pengalaman dalam implementasi program pembangunan. Kelebihan infrastruktur organisasi ini mendukung distribusi kebijakan, pendampingan, dan penyiapan SDM agar koperasi bisa berjalan efektif.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga mendukung paduan peran TNI dalam penyiapan hingga pembangunan fisik Kopdes Merah Putih yang menargetkan operasional pada Agustus 2026. Keterlibatan TNI dinilai mempercepat waktu dan memangkas biaya, selain memperkuat distribusi manfaat program hingga tingkat akar rumput.
Tetapi, percepatan ini tetap harus dikawal dengan koordinasi dan integrasi lintas kementerian serta aktor lokal. Instruksi Presiden tentang Kopdes Merah Putih menjadi panduan utama untuk mencegah inefisiensi dan tumpang tindih. Tanpa koordinasi yang rapi, percepatan justru bisa menggandakan masalah. Sebaliknya, sinergi dan partisipasi lokal didorong penuh agar koperasi tumbuh sebagai instrumen utama penguatan ekonomi desa.
Jika dirancang dan diterapkan secara menyeluruh dengan memperhatikan kebutuhan riil desa, koperasi berpotensi besar mengatasi fragmentasi ekonomi desa dan secara bertahap mempersempit kesenjangan dengan perkotaan. Pendekatan berbasis komunitas yang terintegrasi dalam ekosistem ekonomi desa menjadi kunci menuju pemerataan dan kemajuan.
Sumber: Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Penting Perkuat Ekonomi Desa Di Tengah Kenaikan Status Mandiri
Sumber: Desa Makin Mandiri Di Data, Tapi Ketergantungan Ekonomi Masih Tantangan: Saatnya Koperasi Dipercepat
