Dapur MBG di Sumatra Ditutup Sementara: Alasan dan Dampaknya

Sebanyak 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera menghentikan sementara operasionalnya mulai 9 Maret 2026 karena belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Langkah ini diambil untuk memastikan standar keamanan dan kelayakan dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito, menegaskan bahwa dapur yang beroperasi harus memenuhi standar higiene dan sanitasi dengan mendaftar dan diverifikasi SLHS di dinas kesehatan setempat. Harjito memberikan kesempatan bagi SPPG yang belum mendaftar SLHS untuk melengkapi kewajiban administrasi dan sanitasi agar operasional dapat kembali dibuka setelah proses verifikasi selesai.

Data per 7 Maret 2026 menunjukkan bahwa masih terdapat 492 SPPG di Sumatera yang belum mendaftarkan SLHS. Provinsi dengan jumlah dapur yang belum mendaftar SLHS terbanyak adalah Sumatera Utara, disusul oleh Lampung, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Bengkulu. Beberapa provinsi seperti Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki dapur MBG yang belum mendaftarkan sertifikat tersebut.

Harjito menekankan bahwa kebijakan suspend ini bertujuan memperkuat pengawasan kualitas layanan program MBG yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak sekolah. Dia meminta pengelola SPPG yang terdampak segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk mempercepat proses pendaftaran SLHS. Tujuannya adalah agar layanan dapat kembali berjalan sehingga manfaat program MBG tetap dirasakan oleh masyarakat.

Source link