Dalam Kompleks Parlemen Jakarta, usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi XIII DPR RI dengan Pengurus Nasional BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama se-Nusantara dan Koordinator Pusat Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia, terdapat ajakan penting yang disampaikan kepada mahasiswa. Sugiat, anggota Komisi XIII, mengungkapkan bahwa panitia kerja (panja) pemasyarakatan sedang dibentuk sebagai bagian dari agenda legislasi. Masukan dari mahasiswa dianggap sangat penting dalam pembahasan tata kelola pemasyarakatan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Komisi XIII, yang baru terbentuk pada periode ini, fokus pada pembangunan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Dalam kerja sama dengan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, serta Kementerian HAM, mereka berupaya mengatasi masalah ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang masih dihadapi oleh masyarakat. Menyoroti kasus-kasus seperti yang dialami Nek Sauda, seorang warga lanjut usia yang menjadi korban kekerasan akibat menolak aktivitas mafia tambang, Sugiat mendorong mahasiswa untuk lebih memperkuat peran mereka di tingkat akar rumput.
Pertemuan antara DPR dan mahasiswa diharapkan menjadi langkah awal terbentuknya aliansi yang berkelanjutan untuk mengawal isu hukum dan HAM. Sugiat menyampaikan harapannya bahwa melalui kolaborasi ini, reformasi kebijakan di bidang hukum dan pemasyarakatan dapat berjalan lebih efektif dan menjunjung tinggi keadilan sosial.
