Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, dalam rangka memantau kesiapan pengendalian inflasi daerah menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Kunjungan ini berlangsung dari 30 Januari hingga 1 Februari 2026 dengan agenda utama pertemuan bersama Bank Indonesia dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Barat. Dalam wawancara setelah pertemuan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, mengungkapkan bahwa rapat tersebut membahas perkembangan inflasi, terutama inflasi volatile food yang pada tahun 2025 masih cukup tinggi. Hekal menyampaikan harapan agar inflasi volatile food bisa turun menjadi 3-5 persen pada tahun 2026.
Tantangan pengendalian inflasi pada awal tahun 2026 diakui sebagai hal yang kompleks. Perayaan Tahun Baru Imlek yang dekat dengan Bulan Ramadhan menjadi faktor tekanan musiman terhadap harga pangan, terutama pada bulan Februari-Maret. Selain itu, curah hujan yang tinggi juga berpotensi mempengaruhi produksi pangan. Komisi XI DPR RI mencermati dampak sejumlah program pemerintah terhadap inflasi daerah, dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mempengaruhi inflasi secara bertahap.
Selain musim dan cuaca, rantai distribusi yang panjang di Jawa Barat menjadi perhatian. Hekal menekankan perlunya keseimbangan dalam menanggapi program-program tersebut, guna menjaga stabilitas inflasi dan harga pangan terjangkau bagi masyarakat. Ia juga memberikan apresiasi terhadap kinerja TPID Provinsi Jawa Barat yang dinilai efektif, terutama dalam hal sinergi antardaerah.
Selanjutnya, Hekal menjelaskan pentingnya pendekatan antisipatif dalam pengendalian inflasi pangan, terkait implementasi program-program baru seperti MBG. DPR RI dan pemerintah akan menggunakan hasil pemantauan ini sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif di masa depan. Dengan demikian, upaya pengendalian inflasi diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
