Keputusan Tegas Pemerintah untuk Amankan SDA dan Posisi Indonesia dalam Freeport

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan bahwa kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola sumber daya alam (SDA), termasuk penguatan posisi Indonesia dalam kepemilikan saham PT Freeport Indonesia, bukanlah sekadar wacana politik tetapi langkah nyata yang telah dijalankan secara sistematis. Pernyataan itu disampaikan Andre saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Freeport Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menyatakan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap kedaulatan ekonomi tampak jelas melalui upaya memastikan tidak ada kebocoran SDA dan menjadikan Indonesia mampu berdiri secara mandiri. Andre juga menekankan bahwa pemerintah tidak berhenti pada retorika politik, namun langkah-langkah konkrit seperti penegakan hukum, penguasaan aset strategis, dan konsistensi dalam pengelolaan SDA telah diambil. Salah satu fokus utama Andre adalah proses penguatan posisi Indonesia dalam kepemilikan saham PT Freeport Indonesia menjelang evaluasi perpanjangan izin operasi pada 2041. Lebih lanjut, Andre menyampaikan bahwa proses negosiasi dilakukan secara transparan dan berbasis kepentingan nasional, menepis anggapan bahwa pemerintah akan memberikan konsesi tanpa syarat kepada Freeport-McMoRan. Disamping isu Freeport, Andre juga menyoroti penertiban pelanggaran tata kelola lahan perkebunan dan pertambangan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Langkah tersebut ia nilai sebagai implementasi prinsip Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Proses evaluasi izin Freeport dan penyusunan kajian teknis masih berlangsung, dengan jaminan bahwa seluruh kebijakan terkait pengelolaan SDA strategis akan mempertimbangkan kepentingan nasional dan mencegah terjadinya kebocoran SDA di masa mendatang.

Source link