Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Pupuk Kalimantan Timur menjadi sorotan utama dalam pertemuan ini. Anggota Komisi VII dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Rahmawati Zainal Paliwang, S.H., menyoroti isu distribusi pupuk bersubsidi dan non-subsidi ke wilayah perbatasan. Dalam pertemuan itu, ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terkait distribusi pupuk serta pentingnya peran Badan Usaha Milik Negara dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah.
Rahmawati menyoroti kesulitan petani di Kalimantan Utara dalam mendapatkan pupuk yang memadai. Ia menampilkan dukungan terhadap cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan nasional namun menegaskan bahwa hal ini tidak akan tercapai jika petani di daerah seperti Kalimantan Utara kesulitan memperoleh pupuk. Distribusi pupuk ke wilayah tersebut dinilai jauh dari kebutuhan dan ia mendesak agar alur distribusi diperbaiki untuk mendukung ketahanan pangan.
Selain itu, sebagai Badan Usaha Milik Negara, Pupuk Kaltim diharapkan dapat memprioritaskan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat lokal. Rahmawati menegaskan bahwa hal ini penting untuk meminimalisir kesenjangan sosial antara masyarakat sekitar dan karyawan perusahaan. Ia juga mendorong agar program Corporate Social Responsibility yang dijalankan Pupuk Kaltim efektif dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Keseluruhan pertemuan tersebut menekankan pentingnya optimalisasi distribusi pupuk, penyerapan tenaga kerja lokal, dan keefektifan program Corporate Social Responsibility dalam membangun kesejahteraan sosial. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa Badan Usaha Milik Negara memberikan manfaat optimal dan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat sekitarnya.
