Yuliansyah, S.E., seorang Anggota Komisi V DPR RI dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, menyoroti peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta pentingnya percepatan pemenuhan data daerah dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Evaluasi pelaksanaan APBN 2025 hingga November serta rencana program dan kegiatan TA 2026 di sektor perumahan dan permukiman menjadi fokus pembahasan dalam rapat tersebut.
Yuliansyah mengapresiasi peningkatan alokasi BSPS yang diyakini dapat menjangkau lebih banyak keluarga berpenghasilan rendah di tahun mendatang. Dengan kenaikan program BSPS tersebut, target mencapai 400 unit di tahun 2026 tampak lebih memungkinkan. Menurutnya, percepatan pelaksanaan program tidak hanya tergantung pada kementerian, tetapi juga pada kesiapan data dari daerah, termasuk verifikasi calon penerima.
Sinergi erat antara Komisi V, kementerian, dan pemerintah daerah menjadi dorongan dari Yuliansyah agar program prioritas pemerintah berjalan sesuai target dan bermanfaat bagi masyarakat. Dia berharap kolaborasi dari Komisi V dengan Menteri dapat membuat program-program Presiden dirasakan langsung oleh masyarakat.
Setelahnya, rapat dilanjutkan dengan paparan Kementerian mengenai realisasi anggaran 2025 di bidang perumahan dan strategi peningkatan kualitas permukiman pada tahun anggaran 2026. Semua ini menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memastikan program-program pengembangan perumahan berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
