Analisis Anggaran Pemerintahan Prabowo: Potensi Risiko Korupsi

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ketika berbicara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara menegaskan komitmen pemerintahannya untuk meningkatkan tata kelola anggaran negara dan memberantas praktik korupsi. Dalam satu tahun pertama pemerintahannya, sebanyak Rp306 triliun anggaran negara yang rentan korupsi dialihkan ke program-program pro-rakyat. Prabowo juga memuji keberanian aparat penegak hukum dalam menindak kasus-kasus korupsi, penyelundupan sumber daya alam, dan penyelewengan anggaran, yang telah berhasil menyelamatkan lebih dari Rp1.000 triliun potensi kerugian negara. Presiden menekankan perlunya reformasi sistem keuangan publik untuk mencegah kebocoran anggaran dan menaikkan kesejahteraan aparat penegak hukum. Selain itu, penghematan anggaran dari pos-pos yang rawan penyimpangan menjadi sumber pendanaan bagi program pro-rakyat seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis. Prabowo juga berencana mengarahkan uang hasil penyelamatan korupsi ke sektor pendidikan, untuk investasi jangka panjang melalui LPDP. Filosofi dasar kebijakan fiskalnya adalah “uang rakyat harus kembali ke rakyat,” dalam upaya menjadikan setiap rupiah yang diselamatkan dari korupsi sebagai investasi jangka panjang untuk pendidikan, riset, dan teknologi. Prabowo menegaskan pentingnya integritas, keberanian, dan transparansi dalam reformasi birokrasi serta pemberantasan korupsi, agar setiap rupiah uang negara dapat berkontribusi pada kesejahteraan rakyat. Seluruh pejabat negara juga ditekankan untuk bekerja dengan niat yang bersih dan tanggung jawab penuh terhadap amanat rakyat, demi melindungi masyarakat dari berbagai ancaman termasuk kemiskinan, kelaparan, dan bencana.

Source link