Sebuah babak baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah (Perusda) Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (BKS) tahun 2017-2020 terungkap setelah Tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kaltim) menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap Tersangka A, yang merupakan Direktur Operasional PT Kace Berkah Alam (KBA). Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Supardi, menjelaskan bahwa penahanan tersebut terkait dengan dugaan korupsi terhadap keuangan Perusda BKS selama periode tersebut.
Penetapan tersangka ini merupakan hasil dari pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan, serta fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan perkara tersebut. Perkara ini saat ini sudah masuk dalam tahap pemeriksaan persidangan, dengan melibatkan beberapa terdakwa seperti Direktur Utama (Dirut) Perusda Pertambangan BKS tahun 2016-2020, kuasa direktur perusahaan lain, dan Direktur Utama dari perusahaan-perusahaan terkait.
Berdasarkan hasil penyidikan, Tim Jaksa Penyidik telah mengumpulkan dua alat bukti yang cukup terkait keterlibatan Tersangka A dalam kasus tersebut. Sebagai konsekuensinya, Tersangka A telah ditahan dalam Rutan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Samarinda, dengan pertimbangan pasal pencemaran pidana yang dihadapinya dapat berujung pada hukuman 5 tahun atau lebih. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp21 miliar, berdasarkan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kaltim. Pelepasan dana investasi tanpa persetujuan dan melanggar ketentuan perundang-undangan menjadi dasar dari penahanan dan penetapan tersangka dalam kasus ini.
Selain Tersangka A, beberapa terdakwa lain yang terlibat dalam pengelolaan keuangan yang tidak sah dari Perusda Pertambangan BKS, termasuk kerja sama jual beli batubara yang tidak memiliki ijin resmi. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun juga menunjukkan tindakan korupsi yang merugikan negara. Semua pelanggaran ini berpotensi merugikan pihak berwenang dan bidang usaha yang bersangkutan. Menjadi penting bagi pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini guna memberikan keadilan dan menegakkan hukum.
