Rahayu Saraswati, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, menyoroti pentingnya pengelolaan sampah dan peningkatan standar keamanan dalam pengembangan desa wisata. Dalam sebuah rapat kerja dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Pariwisata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rahayu menekankan bahwa pengelolaan sampah harus menjadi prioritas utama bagi setiap desa wisata. Ia mengungkapkan keprihatinannya melihat masih banyak desa wisata yang tidak tertata dengan baik dan banyak sampah berserakan saat kunjungan kerja DPR.
Menurut Rahayu, desa wisata tidak pantas disebut sebagai destinasi wisata jika kondisi sampahnya tidak terkontrol. Selain itu, ia juga menyoroti masalah keselamatan dan keamanan dalam pariwisata. Rahayu mengungkapkan bahwa adanya laporan penipuan oleh agen perjalanan di media sosial telah merusak citra pariwisata Indonesia di mata turis mancanegara dan domestik.
Rahayu menekankan perlunya kerjasama antara Kementerian Pariwisata dan aparat penegak hukum untuk memberantas praktik penipuan dan kejahatan yang merugikan wisatawan. Menurutnya, jika reputasi negatif terkait keamanan tidak segera diatasi, maka itu dapat berdampak buruk pada industri pariwisata Indonesia secara keseluruhan.
Dengan adanya regulasi yang lebih ketat terkait pengelolaan sampah, keamanan, dan penegakan hukum, Komisi VII DPR berharap desa wisata dapat berkembang sesuai dengan klasifikasi yang ada, dari tahap rintisan hingga menjadi destinasi wisata yang mandiri. Semua langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pariwisata Indonesia tetap menjadi pilihan yang aman dan berkualitas bagi semua wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.
