Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati, mengkritisi pemangkasan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp13 triliun atau sekitar 50%. Endang menegaskan pentingnya agar pengurangan anggaran tersebut tidak menghambat program strategis yang telah direncanakan, seperti pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan target swasembada garam. Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI, Endang memberikan catatan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terlihat belum sejalan dengan rencana awal. Dia menyoroti perlunya KKP memastikan program-program tersebut dapat terlaksana tanpa hambatan.
Selain itu, Endang juga menekankan pentingnya penguatan kebijakan hilirisasi sektor kelautan dan perikanan melalui inovasi teknologi hasil penelitian perguruan tinggi. Dia berharap pemanfaatan inovasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Endang juga menyebut implementasi program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) masih memberatkan di lapangan, dan meminta KKP untuk mempermudah proses administrasi KUSUKA bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan, terutama nelayan dan pembudidaya.
Endang Setyawati menekankan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sangat penting untuk mencegah arus urbanisasi dari desa nelayan ke kota. Dengan mengoptimalkan program-program strategis KKP serta memastikan pemanfaatan inovasi teknologi dan kemudahan administrasi, diharapkan sektor kelautan dan perikanan dapat berkembang secara berkelanjutan.
