Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Kawendra Lukistian, menyoroti pentingnya kesiapan daerah dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa biaya. Kawendra menegaskan bahwa masih ada banyak isu teknis yang perlu diselesaikan agar kebijakan ini bisa berjalan dengan baik. Salah satu contoh yang dia berikan adalah tentang siswa yang mampu tapi masuk ke sekolah yang seharusnya tidak sesuai kapasitasnya.
Menyadari kompleksitas masalah ini, BAM DPR RI berkomitmen untuk memahami detail permasalahan teknis yang ada. Kawendra juga menekankan bahwa pendidikan gratis merupakan amanat undang-undang yang harus diselenggarakan dengan adil dan merata. Dia berharap agar implementasi kebijakan ini dapat benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat untuk mencapai visi mencerdaskan kehidupan bangsa.
Selain itu, Kawendra juga menyoroti alokasi anggaran pendidikan yang belum tentu seluruhnya dialokasikan untuk sektor pendidikan. Dia berharap bahwa anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara langsung. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait, BAM DPR RI akan menyuarakan masalah ini kepada pemerintah agar langkah-langkah konkret dapat segera diambil demi kemajuan pendidikan di Indonesia.
