Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, mengungkapkan perhatiannya terhadap fenomena tekanan silang dalam sistem pemerintahan terkait kebijakan kepegawaian. Dalam rapat kerja bersama Menteri PAN-RB, Kemendagri, Kepala BKN, dan para kepala daerah, Azis menyatakan bahwa kebijakan seperti pertimbangan teknis dan pengangkatan ASN serta PPPK sering kali menimbulkan hambatan teknis di lapangan.
Azis menegaskan bahwa meskipun pertimbangan teknis dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan karier ASN dan mencegah politisasi jabatan, namun terkadang aturan yang kaku dapat membatasi kepala daerah dalam menempatkan pejabat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, ia juga menyoroti keterlambatan dalam implementasi kebijakan penyelesaian tenaga honorer.
Fraksi Gerindra mendukung sepenuhnya kebijakan penyelesaian honorer yang telah disampaikan pemerintah, namun Azis menekankan perlunya pelaksanaan yang tegas dan konsisten tanpa tawar-menawar. Ia memperingatkan bahwa ketidakkonsistenan pemerintah dalam menegakkan kebijakan dapat mengganggu stabilitas birokrasi nasional.
Azis menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, tanpa ada penundaan atau pembatalan. Ia menekankan ketegasan dan perlunya sanksi bagi pelanggar kebijakan. Dalam pengelolaan pemerintahan, Azis mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus terus dievaluasi dan diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih baik.
