Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menjelaskan bahwa kunjungan kerja reses ke Provinsi Sulawesi Tengah difokuskan pada peninjauan kondisi infrastruktur dan transportasi strategis. Kunjungan ini melibatkan lokasi penting seperti Pelabuhan Pantoloan dan Jembatan IV Palu, serta pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid. Dalam pertemuan tersebut, Andi Iwan menekankan pentingnya meningkatkan kualitas infrastruktur untuk memastikan aktivitas masyarakat Palu kembali normal setelah bencana 2018. Selain itu, ia juga sepakat dengan inisiatif Gubernur Anwar Hafid untuk menggandeng pihak industri dalam perbaikan jalan nasional. Kolaborasi dengan perusahaan besar seperti PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) telah memberikan contoh kerja sama yang baik. Ia menambahkan bahwa pemerintah bisa lebih fokus menangani wilayah lain yang membutuhkan perhatian jika industri juga terlibat dalam memperbaiki infrastruktur yang mereka gunakan. Evaluasi hasil perbaikan infrastruktur juga menjadi tujuan utama kunjungan ini, dengan Komisi V DPR RI bertekad untuk menindaklanjuti temuan dan aspirasi yang diterima selama kunjungan. Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penanganan masalah infrastruktur juga ditekankan sebagai langkah penting. Ini karena inventarisasi pemasaran dari daerah setempat sangat diperlukan dalam mempercepat penanganan infrastruktur. Dengan kolaborasi yang baik antara pihak terkait, diharapkan bantuan yang diberikan kepada Provinsi Sulawesi Tengah dapat maksimal dan efektif.
Peningkatan Infrastruktur Pascabencana di Palu: Solusi untuk Pemulihan Komunitas
Read Also
Recommendation for You

Permintaan Reformasi Tata Kelola Daycare oleh Fraksi Gerindra Fraksi Gerindra Mendorong Reformasi Tata Kelola dan…

Pemerintah bersama DPR RI menggelar rapat koordinasi guna membahas percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, tata kelola…

Komisi XIII DPR RI Dukung Penguatan Anggaran Pemasyarakatan untuk Pembinaan Warga Binaan Komisi XIII DPR…

Proses revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terus dikebut oleh anggota Panitia Kerja…








