TA Khalid, Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR dan DPD RI asal Aceh, mengajukan permintaan kepada Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni untuk meningkatkan status Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh menjadi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Aceh. Permintaan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Kehutanan, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, Bupati Aceh Tengah Halili Yoga, dan sejumlah bupati dari kabupaten/kota di Aceh. TA Khalid menjelaskan bahwa kawasan hutan di Provinsi Aceh memiliki luas 3,5 juta hektare, jauh lebih besar daripada Sumatera Utara yang hanya memiliki 1,3 juta hektare.
Dia juga menyebutkan bahwa kawasan konservasi yang dikelola oleh BKSDA Aceh seluas 400 ribu hektare, sementara di Sumatera Utara hanya 100 ribu hektare. Menurut TA Khalid, Aceh menghadapi tantangan serius terutama dalam konflik antara satwa dan manusia di 18 kabupaten/kota. Oleh karena itu, dia menekankan perlunya perubahan status menjadi BBKSDA untuk memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Aceh dalam menangani persoalan konservasi.
TA Khalid menambahkan bahwa dengan perubahan status tersebut, sumber daya manusia dan struktur organisasi akan semakin lengkap sehingga bisa lebih efektif mengatasi konflik satwa dan manusia di Aceh. Dia juga menekankan bahwa penguatan kelembagaan konservasi ini sejalan dengan visi nasional dalam perlindungan satwa, terutama gajah. TA Khalid juga menyampaikan dukungannya terhadap program Presiden Prabowo Subianto terkait konservasi gajah dan meminta program tersebut untuk direalisasikan.
