Wardatul Asriah Minta Kemensos Segera Atasi Kendala 1,3 Juta KPM

Anggota Komisi VIII DPR RI, Wardatul Asriah, meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk segera menyelesaikan masalah penyaluran bantuan sosial sebanyak 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terhambat pada tahap kedua tahun 2025. Dorongan ini disampaikan setelah Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengungkapkan bahwa jutaan penerima mengalami gagal salur akibat kendala administrasi. “Kendala penyaluran harus segera ditindaklanjuti oleh Kemensos dengan melakukan respon cepat, untuk memastikan 1,3 juta keluarga yang terdaftar sebagai penerima bansos tetapi terkendala administratif dapat segera menerima haknya,” kata Wardatul. Politisi Fraksi Gerindra ini menegaskan bahwa bantuan sosial merupakan bagian dari paket stimulus bansos 2025 untuk menjaga daya beli masyarakat dan melindungi kelompok rentan. Ia juga mendorong Kemensos untuk berkoordinasi dengan Himbara dan PPATK guna memperlancar penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako. Wardatul juga mengimbau masyarakat yang belum menerima bansos agar aktif memeriksa serta memperbaiki data melalui aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, dinas sosial, maupun BPS daerah. Pemerintah telah menambah anggaran bansos melalui kebijakan penebalan bantuan. Penyaluran tahap kedua dimulai Juni 2025 kepada 18,3 juta KPM penerima Bantuan Pangan Non Tunai. Wardatul menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga berperan penting dalam struktur PDB dan bansos yang diterima masyarakat juga akan mendorong perputaran ekonomi lokal. Kemensos belum mengumumkan waktu pasti penyelesaian masalah administratif, namun memastikan proses verifikasi data terus berjalan agar seluruh penerima memperoleh haknya sebelum akhir kuartal ketiga.

Source link