Pembubaran BUMD Sehat: Permintaan Bahtra Banong

Bahtra Banong, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, menyoroti eksistensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak sehat dan menjadi beban fiskal daerah. Menurutnya, keberadaan BUMD seperti itu bertentangan dengan semangat efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahtra menegaskan bahwa BUMD yang tidak produktif perlu dievaluasi dan dibubarkan untuk memastikan pembangunan tepat sasaran. Ia juga meminta agar BUMD yang memberikan pelayanan publik, seperti PDAM, tetap dijalankan secara profesional. Evaluasi dan penataan BUMD yang tidak sehat menjadi penting agar anggaran pemerintah digunakan secara efisien. Seperti yang diungkapkan Gubernur Sulut, BUMD yang menjalankan penugasan khusus bisa menjadi pengecualian. Dengan demikian, penataan BUMD akan membantu efisiensi pengelolaan anggaran daerah dan mendukung pembangunan yang lebih berkualitas.

Source link