Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi IV DPR RI dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, melakukan kunjungan ke Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Weh di Kota Sabang, Provinsi Aceh. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kolaborasi antar lembaga dalam pengelolaan kawasan konservasi dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. “Saya senang sekali dapat berada di sini, melihat TWA Pulau Weh, dan Kilometer Titik Nol Sabang untuk pertama kalinya, senang sekali bisa berada di sini melihat tugu yang fenomenal. Mudah-mudahan bisa kembali ke sini dengan wajah yang lebih bagus lagi,” ungkap Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto usai pertemuan dengan Menteri Kehutanan RI Raja di TWA Pulau Weh.
Kawasan TWA Pulau Weh dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh. Di dalam kawasan tersebut berdiri Tugu Kilometer Nol Sabang, ikon kebanggaan masyarakat Aceh yang merupakan titik paling barat wilayah Indonesia yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Selain nilai simbolis, TWA Pulau Weh juga memiliki kekayaan keanekaragaman hayati serta panorama alam yang menjadikannya destinasi wisata unggulan, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI memperhatikan potensi konflik dalam pengelolaan kawasan konservasi. “Nah karena ini kawasan konservasi, kita juga ingin lihat apakah di sini ada konflik atau tidak. Ternyata ada. Kita (Komisi IV DPR RI) sampaikan bahwa ini semua milik kita bersama, untuk kepentingan masyarakat bersama. Akan segera kita cari jalan keluar, serta kita carikan solusinya seperti apa,” tegas Titiek.
Kunjungan kerja ini juga meninjau pemanfaatan jasa lingkungan serta perlindungan kawasan konservasi di wilayah paling barat Indonesia. Politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) menekankan pentingnya pengelolaan kawasan konservasi sebagai bagian dari strategi nasional dalam mendukung sektor pariwisata. “Kunjungan ini merupakan keseriusan kami (DPR RI dan Komisi IV DPR RI) dalam memastikan program strategis Pemerintah dapat berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.”
