Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, mengucapkan penghargaan atas keputusan tegas Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mengungkap kasus pembangunan pagar laut di Tangerang, Banten. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian ATR/BPN, Longki menegaskan pentingnya penyelesaian konflik pertanahan secara transparan untuk mencegah konflik di masa depan dan menunjukkan dukungan pemerintah kepada masyarakat. Ia juga menyatakan kekhawatiran terhadap banyaknya kasus pertanahan di berbagai daerah yang melibatkan sertifikat bermasalah dan konflik hak atas tanah.
Longki menilai tindakan tegas BPN dalam mencabut sertifikat yang kontroversial sangat penting untuk memastikan keadilan bagi masyarakat. Menurutnya, keseriusan BPN dalam menangani kasus pembangunan pagar laut menunjukkan komitmen untuk memperbaiki masalah pertanahan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Politisi Partai Gerindra ini menyoroti dampak proyek pembangunan pagar laut yang tidak hanya menimbulkan ketegangan dengan masyarakat pesisir tetapi juga berpotensi merusak ekosistem penting bagi ribuan warga.
Selain itu, Longki mengingatkan pentingnya pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan lahan dan hak atas tanah, serta melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan. Ia berharap penyelesaian kasus ini dilakukan secara transparan untuk mencapai keadilan bagi masyarakat dan memulihkan kepercayaan publik terhadap proses pertanahan di Indonesia.
