Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Azis menyoroti bahwa Pilkada serentak kali ini merupakan yang kedua kalinya dan diikuti oleh banyak pasangan calon, sehingga energi penyelenggara pemilu terserap secara bersamaan. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan karena pengalaman mereka dalam menangani situasi seperti ini masih terbatas. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, Azis menegaskan bahwa mitigasi risiko dalam pelaksanaan Pilkada Serentak belum dilakukan secara matang, sehingga banyak kendala muncul di lapangan, terutama dalam aspek administratif yang berujung pada diskualifikasi calon.
Azis juga menekankan agar PSU di berbagai daerah diambil alih oleh penyelenggara di tingkat yang lebih tinggi jika sebelumnya telah terjadi masalah dalam pemilu. Pentingnya percepatan pelaksanaan PSU juga menjadi sorotan Azis, dengan harapan agar pemimpin daerah yang legitimate dapat segera terpilih. Ia berharap KPU dan Bawaslu dapat mengakomodasi kondisi di setiap daerah untuk memastikan PSU berjalan optimal, transparan, dan tanpa polemik yang merugikan kepercayaan publik. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan mitigasi yang lebih matang, Azis optimistis bahwa Pilkada Serentak ke depan dapat berjalan lebih baik dan minim permasalahan. Tindakan ini penting untuk mencegah krisis kepercayaan terhadap penyelenggaraan PSU dan pemilu secara keseluruhan.
